MAKASSAR (02/09/2025) – Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris dan segenap Aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengikuti Pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Pembinaan diberikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Marsekal Muda TNI Bapak Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H., Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Bapak Sodikin, S.E., S.H., M.H., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer, Marsekal Pertama TNI Bapak Edi Wuryanto, S.I.P., C.Fr.A dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Tata Usaha Negara, Bapak Dr. H. Hari Sugiharto, S.H. M.H.
Dalam pembinaannya, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menghimbau seluruh Aparatur Pengadilan untuk bersikap profesional dan menjaga netralitas. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara berpesan agar Aparatur Pengadilan menahan diri untuk tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung, serta tidak menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya. Selain itu, ditegaskan pula pentingnya Aparatur Pengadilan untuk fokus pada penegakan hukum sesuai kewenangan Pengadilan dan menjaga keamanan kantor.
Selanjutnya, beberapa poin penting juga disampaikan oleh Para Pejabat yang hadir:
- Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyampaikan informasi terkait pengadaan Pakaian Dinas Seragam Batik Mahkamah Agung (PDSBMA).
- Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer menjelaskan mengenai kesiapan operasional Satuan Kerja baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan dan Pengadilan Militer Tinggi V Makassar.
- Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Tata Usaha Negara membahas terkait penyerapan anggaran sidang di luar Pengadilan.
Acara pembinaan berlangsung dengan khidmat, diakhiri dengan sesi tanya jawab serta penyampaian aspirasi dari Satuan Kerja yang berada di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.
 |
 |
