Makassar, 4-7 Desember 2023
Badan Litbang, Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung menyelenggarakan Pelatihan singkat sengketa administrasi perkara secara elektronik (E-Litigation) bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia.
Pelatihan singkat ini dilaksanakan dengan metode blended learning dan dibagi menjadi 2 tahapan yaitu:
1. Belajar mandiri via e-learning, tanggal 27 November s/d 1 Desember 2023;
2. Penyampaian materi (klasikal), tanggal 4 s/d 8 Desember 2023.
Pembukaan pelatihan singkat tersebut dilaksanakan di Hotel Claro Makassar pada Tanggal 4 Desember 2023 di Hotel Claro Makassar, yang dibuka secara langsung oleh Yang Mulia Hakim Agung, Ibu HJ. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
Dalam sambutan pembukaannya, beliau menyampaikan bahwa penyelesaian perkara secara elektronik (e-court) merupakan implementasi pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan Hakim yang terampil dalam menggunakan aplikasi e-court, dan diharapkan e-court memenuhi data-data yang valid karena merupakan cikal bakal SIPP. Hal inilah yang mendorong Mahkamah Agung untuk selalu upgrade skill para jajaran hakim seluruh peradilan di Indonesia khususnya di Peradilan Tata Usaha Negara.

Makassar-Humas: Berdasarkan hasil seleksi administrasi yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2023 dan merujuk pada Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor 1474/DjMT/B/KP.04.6/VII/2023 tanggal 04 Agustus 2023 tentang Penyelenggaraan Eksaminasi Calon Pejabat Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara oleh Pengadilan Tingkat Banding dengan ini kami beritahukan Calon Peserta yang telah memenuhi syarat administrasi.

Informasi selengkapnya, silahkan klik tautan dokumen di bawah ini. 

2168

 Dokumen

 Dokumen

 Dokumen

 Dokumen

 Dokumen

 Dokumen

 Dokumen

Sehubungan dengan informasi adanya Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sudah melaksanakan tugas dan banyaknya pertanyaan Pimpingan Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung telah mengumumkan kelulusan peserta dalam proses penerimaan PPPK sebagaimana tertuang dalam Surat Panitia Seleksi Nomor 14/Pansel- PPPK/MA/V/2023 tanggal 11 Mei 2023.

2. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 574/SEK/Kp.I/SK/VI/2023 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tanggal 23 Juni 2023 yang merupakan lampiran usulan untuk persetujuan memperoleh Nomor Induk (NI) PPPK dari BKN.

3. Berdasarkan usulan Mahkamah Agung sebagaimana nomor 2, BKN akan mengeluarkan Persetujuan Teknis Penetapan NI PPPK di Lingkungan Mahkamah Agung, selanjutnya Mahkamah Agung akan menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Surat Perjanjian Kerja.

4. PPPK dapat melaksanakan tugas setelah mendapatkan Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Sekretaris Mahkamah Agung) dengan PPPK yang bersangkutan.

5. Terkait mekanisme penandatanganan Perjanjian kerja sebagaimana nomor 4, akan dituangkan dalam pengumuman lebih lanjut.
 
6. Sedangkan menyangkut hak keuangan PPPK, hendaknya satuan kerja berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 202/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Dibebankan pada Angaraan Pendapatan dan Belanja Negara.

Untuk info selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Repost Mahkamah Agung RI)

Dokumen