Berita
Pembinaan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Tuesday, 07 March 2023 01:28 Written by Jenrison Nainggolan, S.H.
Makassar, 7 Maret 2023. Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dilaksanakan pada Tanggal 7 sampai dengan Tanggal 9 Maret 2023. Tim terdiri dari Wakil Ketua PTTUN Makassar, Bapak H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum. didamping Bapak H. Apdin Taruna Munir (Panitera), Bapak Adnan, S.E., S.H. (PLT. Sekretaris), Ibu A. Irmawati (Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian) Bapak H. Abdul Rais, S.H., M.H. (Panitera Muda Perkara), dan Ibu Diana Rahmawati, S.Kom (Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran). Kedatangan Tim langsung disambut oleh Ketua Pengadilan TUN Makassar…
Badan Pengawasan Mahkamah Agung Gelar Workshop – Pendampingan Dan Evaluasi PMPZI 2023
Wednesday, 01 March 2023 06:14 Written by Nodievel Steven Kwaitota, S.H.
Makassar, 1 Maret 2023. Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang prima adalah cita-cita reformasi birokrasi yang tertuang dalam road map reformasi birokrasi (2020 – 2024). Agar dapat tercapainya tujuan reformasi birokrasi tersebut, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas pembangunan Zona Integritas pada setiap unit kerja di instansi pemerintah. Pembangunan Zona Integritas ini didasari animo masyarakat agar terciptanya birokrasi yang transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dalam rangka menunjang peningkatan kualitas pembangunan Zona Intergitas pada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung, Badan Pengawasan Mahkamah Agung menggelar Workshop – Pendampingan dan Evalusi PMPZI 2023…
Penuhi Program Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan Kota Makassar Lakukan Sosialisasi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Tuesday, 28 February 2023 06:55 Written by Sheila Azaria Fazli, S.H.
MAKASSAR, 28 Feburari 2023 - Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang diakui dan tertuang dalam ketentuan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Repbulik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “ setiap orang berhak memperoleh layanan kesehatan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Repbulik Indonesia Tahun 1945, Negara dituntut melaksanakan kewajibannya untuk bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa “ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program…
Rapat Dinas Bulanan, Panitera PTTUN Makassar Bahas Rencana Kerja Dan Monev Pekerjaan Rutin Kepaniteraan
Wednesday, 22 February 2023 01:30 Written by Jenrison Nainggolan, S.H.
MAKASSAR, 22 Februari 2023 - Kepaniteraan Pengadilan Tinggi TUN Makassar melaksanakan Rapat Dinas Bulanan Rutin Kepaniteraan, Rabu (22/2/2023). Rapat Dinas ini membahas program kerja di jajaran Kepaniteraan Muda Perkara, Kepaniteraan Muda Hukum, Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti. Panitera Pengadilan Tinggi TUN Makassar, Bapak H. Apdin Taruna Munir, S.H., M.H. dalam pembukaannya mengingatkan Kembali Maklumat Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan disiplin kerja di seluruh jajaran Kepaniteraan. “Sesuai hasil diskusi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TUN Makassar dan segenap Hakim…
Tingkatkan Kesadaran Dan Kepatuhan Kode Etik, Komisi Yudisial (KY) Selenggarakan Pelatihan “Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat Di Komisi Yudisial” Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.
Tuesday, 21 February 2023 06:04 Written by Steven Kwaitota, S.H.
Makassar, 21 Februari 2023. Salah satu unsur penegakan hukum yang diperlukan agar tercipatanya tertib hukum yang baik adalah kompetensi aparat penegak hukum yang mumpuni, baik kompetensi teknis seperti pengetahuan hukum, maupun kompetensi moreil yang berkenaan dengan etika dalam menjalankan profesi. Seperti diketahui dalam sistem hukum Indonesia, salah satu profesi yang diakui sebagai penegak hukum adalah Hakim. Kekuasaan Kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah…
Wujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Selenggarakan Rapat Rutin Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI)
Tuesday, 21 February 2023 05:28 Written by Sheila Azaria Fazli, S.H.
MAKASSAR – Hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Tim Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyelenggarakan rapat rutin yang bertujuan untuk membahas terkait perkembangan pengumpulan data dukung (evidence) pengungkit dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Rapat dibuka dan dipimpin oleh Bapak H. Andri Mosepa S.H., M.H., Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, selaku Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pada pukul 10.00 WITA dan dihadiri oleh para anggota tim. Sebelumnya,…
