Pada hari Senin, 12 Januari 2025, bertempat di Ruang Command Center Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar, PTTUN Makassar turut menghadiri kegiatan doa untuk Almarhumah Ibu Putri Pebrianti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Kegiatan doa bersama tersebut dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting dan diikuti oleh keluarga besar Peradilan Tata Usaha Negara dari berbagai satuan kerja. Keikutsertaan PTTUN Makassar dalam kegiatan ini merupakan bentuk empati, solidaritas, dan penghormatan terakhir kepada Almarhumah atas dedikasi serta pengabdian beliau selama bertugas di lingkungan peradilan.

Melalui kegiatan doa bersama ini, diharapkan almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan.

MAKASSAR (08/01/2026) – Dalam rangka mendukung transformasi digital dan penguatan tata kelola administrasi perkara yang akuntabel, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Panitera, Panitera Muda Perkara, Petugas Meja I, Petugas Meja II dan Kasir Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengikuti kegiatan Sosialisasi Register Perkara dan Jurnal Keuangan Perkara Secara Elektronik (E-Register) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, secara daring melalui Aplikasi Zoom Meeting.

Fokus utama dari sosialisasi ini adalah pengenalan serta simulasi Aplikasi Pendukung SIPP (APS). Aplikasi ini dirancang sebagai instrumen pendukung Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk memastikan pencatatan Register Perkara dan Jurnal Keuangan dilakukan secara real-time, akurat, dan transparan.
Penggunaan E-Register ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan manusia (human error) dalam pencatatan manual, serta memudahkan pengawasan (monitoring) terkait arus Keuangan Perkara. Hal ini sejalan dengan cetak biru (blueprint) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI yang mengedepankan efektivitas dan efisiensi birokrasi.
Kegiatan ini merupakan langkah konkret Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam mendukung kebijakan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menciptakan ekosistem peradilan yang bersih dan bebas dari praktik maladministrasi.

Makassar, 9 Januari 2026

Bertempat di halaman Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melaksanakan apel sore pada hari Jumat 9 Januari 2026. Apel pagi diikuti oleh Para Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, dan Aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bertindak sebagai Pembina apel sore Wakil Ketua Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Bapak H. Edi Supriyanto, S.H., M.H.

Dalam arahannya, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan kedisiplinan seluruh Aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam upaya mewujudkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar sebagai lembaga peradilan yang agung, bersih, dan melayani, kita perlu memperkuat pemahaman mengenai empat instrumen utama penjaga integritas. Instrumen ini bukan sekadar aturan, melainkan fondasi bagi kita dalam memberikan keadilan bagi masyarakat.

1. Pengendalian Gratifikasi

Budaya jujur dimulai dari menolak pemberian. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, baik berupa uang, barang, maupun fasilitas lainnya. Di PT TUN Makassar, kami berkomitmen untuk menolak setiap gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan atau kewajiban tugas. Pengendalian ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap layanan hukum dan putusan yang dihasilkan murni berlandaskan kebenaran hukum, tanpa intervensi kepentingan materi dari pihak mana pun.

2. Penanganan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)

Integritas seorang aparatur diuji ketika kepentingan pribadi berhadapan dengan tugas negara. Benturan kepentingan terjadi jika seorang hakim atau pegawai memiliki hubungan keluarga, kedekatan pribadi, atau kepentingan bisnis dengan pihak yang sedang berperkara. PT TUN Makassar secara tegas mewajibkan setiap personel untuk mengidentifikasi dan melaporkan situasi tersebut. Prinsip kita jelas: jika ada potensi konflik, maka demi keadilan, kita wajib menjaga jarak dan bersikap objektif. 

3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Untuk menjaga agar organisasi tetap berada di jalur yang benar, kita menerapkan SPIP. Ini adalah sistem pengawasan mandiri yang dilakukan secara terus-menerus. Melalui SPIP, setiap proses kerja di lingkungan pengadilan dipantau untuk memastikan:

• Kegiatan berjalan secara efektif dan efisien.
• Laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan.
• Aset negara terjaga dengan baik.
• Seluruh tindakan tetap patuh pada hukum yang berlaku.

4. Whistleblowing System (WBS)

Kami menyadari bahwa partisipasi aktif dari masyarakat dan internal sangatlah penting. Oleh karena itu, PT TUN Makassar menyediakan Whistleblowing System (WBS). WBS adalah aplikasi atau kanal pengaduan bagi siapa saja yang menemukan adanya indikasi pelanggaran kode etik, penyalahgunaan wewenang, atau praktik korupsi. Kami menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan akan menindaklanjuti setiap laporan secara profesional sebagai bagian dari evaluasi diri kami.

Keempat pilar ini—mulai dari pengendalian gratifikasi, pencegahan benturan kepentingan, penguatan sistem internal (SPIP), hingga penyediaan kanal pengaduan (WBS)—merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan dukungan Bapak/Ibu sekalian, PT TUN Makassar optimis dapat terus menjaga amanah masyarakat dan mengawal tegaknya keadilan administrasi negara.

Seluruh Aparatur diingatkan untuk senantiasa menjunjung tinggi kode etik dan pedoman perilaku, serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Kegiatan apel sore ditutup dengan doa bersama, dengan harapan seluruh Aparatur senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, serta semangat dalam melaksanakan tugas demi terwujudnya peradilan yang agung.

Makassar, 7 Januari 2026

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melaksanakan Rapat Penyusunan Baseline Tahun Anggaran 2027 sebagai bagian dari tahapan Perencanaan Anggaran yang strategis dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Makassar dengan melibatkan unsur Pimpinan dan Aparatur terkait.

Rapat ini bertujuan untuk menyusun baseline anggaran sebagai dasar perencanaan kebutuhan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2027. Baseline disusun dengan memperhatikan realisasi anggaran tahun-tahun sebelumnya, kebijakan nasional, serta arah pembangunan dan reformasi birokrasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai aspek penting, antara lain evaluasi capaian kinerja, identifikasi kebutuhan prioritas, serta penyesuaian program dan kegiatan agar selaras dengan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Penyusunan baseline ini diharapkan dapat menghasilkan Perencanaan Anggaran yang lebih akurat, efisien, dan akuntabel.

Makassar, 5 Januari 2026

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melaksanakan kegiatan pengarahan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Tenaga Alih Daya dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja, serta kualitas pelayanan di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

Kegiatan ini diikuti oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Tenaga Alih Daya yang bertugas di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Dalam pengarahan tersebut, pimpinan menyampaikan penegasan terkait pentingnya integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap peraturan serta standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Pimpinan juga menekankan peran strategis Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian (PPPK) dan Tenaga Alih Daya dalam mendukung kelancaran tugas-tugas peradilan dan pelayanan publik. Diharapkan agar dapat bekerja secara optimal, disiplin, serta menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan pelayanan prima.

Melalui kegiatan ini, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berkomitmen untuk terus membangun sinergi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas

Makassar, 6 Januari 2026

Melalui Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI mengadakan Zoom Perhitungan Anggaran Gaji Hakim dan Pengajuannya sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara daring ini diikuti oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan dan Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta pelaksana pada masing-masing bagian. Kegiatan ini difokuskan pada pemahaman komponen perhitungan anggaran gaji hakim serta mekanisme pengajuan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja mampu menyusun dan mengajukan Anggaran Gaji Hakim secara lebih akurat dan tertib administrasi, guna mendukung terwujudnya peradilan yang profesional, mandiri, dan berintegritas.

Senin, 5 Januari 2026, telah dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Asuransi Mandiri Inhealth bagi anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Kegiatan ini diselenggarakan secara daring dan diikuti oleh seluruh anggota IKAHI dari seluruh Indonesia melalui platform Zoom sebagai upaya memberikan pemahaman yang komprehensif terkait layanan dan manfaat Asuransi Mandiri Inhealth.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai program asuransi kesehatan Mandiri Inhealth, termasuk manfaat kepesertaan, mekanisme pelayanan, serta fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh anggota IKAHI.
Anggota IKAHI pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar turut berpartisipasi aktif dengan mengikuti kegiatan sosialisasi secara bersama-sama di Ruang Command Center PTTUN Makassar. Keikutsertaan ini mencerminkan komitmen anggota IKAHI PTTUN Makassar dalam meningkatkan pemahaman serta kesejahteraan melalui pemanfaatan fasilitas asuransi kesehatan yang tersedia.
Dengan terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh anggota IKAHI dapat memahami secara lebih jelas manfaat Asuransi Mandiri Inhealth serta memanfaatkannya secara optimal guna mendukung kesehatan dan kelancaran pelaksanaan tugas sebagai aparatur peradilan.

Pada hari Jumat, 2 Januari 2026, telah dilaksanakan apel sore di halaman Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar. Apel sore diikuti oleh seluruh Aparatur PTTUN Makassar sebagai wujud kedisiplinan serta komitmen bersama dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan.

Apel sore dipimpin oleh Ketua PTTUN Makassar, Bapak Dr. H. Bambang Heriyanto, S.H., M.H.
Dalam amanatnya, Ketua PTTUN Makassar menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru bagi seluruh Aparatur PTTUN Makassar. Beliau mengajak seluruh Aparatur untuk menjadikan momentum awal tahun sebagai titik tolak dalam meningkatkan kualitas diri dan kinerja. Ketua PTTUN Makassar juga menekankan pentingnya menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas, serta terus menumbuhkan semangat bekerja yang profesional, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan yang prima di sepanjang tahun 2026.
Apel sore diakhiri dengan doa dan harapan agar seluruh Aparatur PTTUN Makassar senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan dalam menjalankan amanah serta tanggung jawab kedinasan ke depan.

Makassar, 2 Januari 2026

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan tertib administrasi pengelolaan keuangan, telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Revisi Anggaran dan Petunjuk Teknis Pembayaran Gaji Hakim yang diikuti oleh Sekretaris, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran serta pengelola keuangan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait mekanisme Revisi Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta penjelasan teknis mengenai tata cara pembayaran gaji Hakim agar pelaksanaannya berjalan tepat waktu, akurat, dan sesuai regulasi.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan implementasi Revisi Anggaran dan pembayaran gaji Hakim dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2026, telah dilaksanakan kegiatan pembinaan rutin yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Badilmiltun) Mahkamah Agung Republik Indonesia secara daring melalui platform Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Pengadilan Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme Aparatur Peradilan.

Kegiatan pembinaan dipimpin oleh Direktur Jenderal Badilmiltun, Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H. Dalam pembinaannya, Dirjen Badilmiltun menekankan pentingnya evaluasi diri atas pelaksanaan tugas sepanjang tahun sebelumnya serta melakukan refleksi terhadap capaian dan tantangan yang dihadapi. Beliau mengajak seluruh Aparatur untuk tidak hanya melihat capaian yang telah diraih, tetapi juga menyusun resolusi dan target baru untuk tahun 2026. Pentingnya peningkatan integritas, kualitas kerja, dan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan juga menjadi bagian utama dari amanat yang disampaikan.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini dengan mengikutinya bersama-sama di Ruang Sidang Utama PTTUN Makassar. Keikutsertaan tersebut menunjukkan komitmen PTTUN Makassar dalam mendukung program pembinaan, serta terus berupaya mengimplementasikan nilai-nilai profesionalisme dan integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.